feri amsari. H. feri amsari

com - Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menegaskan Presiden Joko Widodo dan seluruh rakyat Indonesia harus bersama-sama memastikan Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal karena itu merupakan amanat konstitusi. Feri Amsari, S. SerambiNews. dalam rapat paripurna di DPR hari ini, Selasa (6/12). Iklan. Melansir dari berbagai sumber, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari mencurigai isu perpanjangan masa jabatan kepala desa ini. JAKARTA, KOMPAS. Hal tersebut dipicu oleh pern. Melansir dari kanal YouTube Metro TV, Feri Amsari mengungkapkan pendapatnya terkait penundaan Pemilu oleh Pengadilan Negeri. "Menurut saya, apa yang terjadi dengan kasus penangkapan OTT hakim dan pegawai Mahkamah Agung beserta para lawyer (yang memberi suap) ini sebenarnya adalah fenomena gunung es," kata Feri kepada. com, Kamis. Feri juga menilai alasan pemerintah dan DPR yang melakukan penghapusan pasal itu sesuai kesepakatan rapat panitia kerja tidak masuk akal. Feri Amsari Membongkar Kecurangan Pemilu: KPU Daerah Ditekan untuk Loloskan Tiga Partai Baru! keuangannews. Feri terkejut dengan pernyataan Jokowi yang mengaku akan 'cawe-cawe' dalam Pemilu untuk. Charles Simabura, S. Mengapa demikian? Berikut petikan wawancaranya. Ia mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatra Barat. Tema Mata Najwa 21 Oktober tadi malam seru. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari dalam Forum Diskusi Denpsar 12 bertajuk Perubahan Sistem Pemilu dan Dampaknya Bagi Demokrasi yang digelar secara virtual, Rabu (22/2/2023). COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, merespons terkait hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terpilih diminta konsultasi dulu ke DPR sebelum ambil keputusan. Peminat studi hukum tata negara, konstitusi, perbandingan hukum, dan hukum pidana. "Menurut saya, apa yang terjadi dengan kasus penangkapan OTT hakim dan pegawai Mahkamah Agung beserta para lawyer (yang memberi suap) ini sebenarnya adalah. , M. MK meminta pembentuk Undang-Undang dalam hal ini, Pemerintah dan DPR bisa memperbaiki dalam tenggat waktu dua tahun. H. Wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden kembali menjadi perbincangan arus utama di publik. 5. Universitas Andalas . Bahkan, lahir putusan MK. Sebab, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo telah. Join to connect. com, Feri Amsari menilai bahwa penyebabnya ada kemungkinan karena ada kelalaian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jakarta -. . Menurut Feri, ketentuan presidential threshold yang diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 membatasi pilihan masyarakat. "Semestinya MK sendiri punya dismissal process (mekanisme penolakan) yang tegas. 0 (WPK-5) 2. , M. Kalau diambil alih (Demokrat oleh Moeldoko), Pak Anies tidak bisa dicalonkan. 616 followers 500+ connections. JawaPos. TEMPO. Jakarta, - UU Ciptaker diputus Mahkamah Konstitusi (MK) melanggar konstitusi. com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri dkk yang tak memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (). "Tentu putusan ini. Keduanya adu argumen terkait putusan. Konteks waktu aspirasi ini yaitu dalam momen tahun politik menjelang Pemilu 2024. Feri Amsari. Diberitakan sebelumnya, Kuasa Hukum Partai Buruh Feri Amsari mengatakan, pihaknya dirugikan dengan adanya aturan PT 20 persen. "Saya sampai kepikiran, apa perlu kita membubarkan mata kuliah ilmu perundang-undangan. kumparanNEWS. Aturan mengenai tes tersebut hanya. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini. COM - Feri Amsari lahir di Padang, Sumatra Barat, pada 2 Oktober 1980. Sementara itu, beberapa lainnya belum berkomunikasi. “Publik melihat upaya KPK saat ini tidak setangguh KPK sebelumnya,” kata Feri Amsari. com – Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai, ada pelanggaran konstitusi dan nilai Pancasila pada kasus kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib yang hingga 17 tahun tak tuntas terungkap. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Ia mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatra Barat. tirto. Ia menjadi perbincangan publik karena dicecar habis oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Arteria Dahlan. Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, menilai ada kesalahpahaman di antara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) soal ketentuan penanganan tindak pidana. Rabu, 28 September 2022 22:40 WIB. Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, mendukung kelompok buruh melakukan gugatan uji materi jika Presiden Jokowi tak kunjung mencabut Perppu. "Aneh rasanya kita kalau dalam. com - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari menduga ada campur tangan pihak Istana dalam upaya pendongkelan Partai Demokrat yang dilakukan kelompok KLB Partai Demokrat Deli Serdang pimpinan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. JAKARTA, KOMPAS. Sebab dalam UU Pilkada 10/2016, mengharuskan adanya Penjabat (Pj) untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang masa jabatannya habis sebelum 2024. Istana mengikuti putusan MK dengan memberlakukan perpanjang 5 tahun masa jabatan pada periode Firli Bahuri dkk. Feri mengatakan, UU ITE tetap dapat direvisi meskipun MK sebelumnya telah menyatakan. H. com - Themis Social Justice Mission Indonesia melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan ke Dewan Pengawas KPK, pada Rabu (5/10/2022). Kepentingan calon yang mana?Feri Amsari yang merupakan pakar hukum tata negara ini menyatakan, perppu merupakan hak subyektif Presiden Jokowi. Termasuk menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari. TEMPO. “Demi melindungi konstitusi, kita semua harus bersuara. Lihat profil Feri Amsari di LinkedIn, komunitas profesional terbesar di dunia. Posisinya kemudian digantikan oleh Sekjen MK Guntur Hamzah. Feri melaporkan Pahala. Keputusan ini pun mengundang banyak tanya. Sebab, masyarakat. com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menyebut, pemberhentian 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan bentuk pelecehan terhadap presiden. Feri Amsari. Fenomena ini turut dikomentari Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari. Dia menduga pimpinan berupaya menjegal rencana itu. JawaPos. 8,624 Followers, 1,266 Following, 1,752 Posts - See Instagram photos and videos from Feri Amsari (@feriamsari) 8,624 Followers, 1,266 Following, 1,752 Posts - See. Publik Dinilai Anggap KPK Tak Setangguh Dulu. Direktur Pusat Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai bahwa penggantian itu adalah inkonstitusional. com - Vonis 5 tahun penjara terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo dinilai membuat korupsi tidak lagi dipandang sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada hakim konstitusi Guntur Hamzah dinilai pakar hukum tata negara Feri Amsari sangat subjektif Jumat, 25 Agustus 2023 CariFoto: Antara. Feri Amsari (Ari Saputra/detikcom) Jakarta -. , LL. Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari berpandangan fenomena mafia peradilan ini "sudah menjadi rahasia umum". Feri Amsari merespons rencana Partai Buruh melakukan judicial review Perppu Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi menurutnya hal itu perlu dilakukan. Ia mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatra Barat. JAKARTA, KOMPAS. Jakarta: Pengamat Hukum Tata Negara Feri Amsari menangkap emosi dari Presiden Joko Widodo . Semester Matakuliah Kelas SKS Fakultas Program Studi; 1: Genap 2022: HUKUM TATA NEGARA: 1. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari dalam Forum Diskusi Denpsar 12 bertajuk Perubahan Sistem Pemilu dan Dampaknya Bagi Demokrasi yang digelar secara virtual, Rabu (22/2/2023). Itu bermula ketika pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Sumatera Barat, tersebut tinggal jauh dari orang tua dan terpaksa harus berhemat. JAKARTA, KOMPAS. Feri Amsari (Ari Saputra/detikcom) Jakarta - Dosen hukum tata negara di Universitas Andalas, Feri Amsari, mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masa. Nasional. TRIBUNNEWS. Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menegaskan pemunduran pemilihan umum dari 2024 hingga 2027 sudah keluar dari jalur konstitusional. Menampilkan 1 - 20 of 21 untuk pencarian: 'Feri, Amsari', lama mencari: 0. Pusako menilai ada 7 "dosa besar" dengan dibentuknya UU Cipta Kerja tersebut. Jakarta, tvOnnews. , LL. Feri Amsari menganggap hakim tidak jelas mengukur kerugian yang diterima Juliari akibat cercaan publik. Kendati demikian, Feri memastikan Jokowi tidak akan mengakui asumsi keterlibatan pihak Istana. Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari buka suara terkait pengesahan Peraturan Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker). Dia menilai hakim juga abai membaca keresahan publik terhadap korupsi, apalagi dalam masa. COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan menteri yang ingin maju capres dan wapres tidak perlu mundur dari posisinya. com - Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai ada kejanggalan atas keputusan jaksa penuntut umum (JPU) yang tidak mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding Pinangki Sirna Malasari. Ia menanggapi langkah pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sepakat merevisi Peraturan KPU tentang. "(Vonis) 12 tahun bui tidak. Feri Amsari, S. Lebih lanjut Gotfridus Goris Seran (hal. "Saya pikir tidak masuk akal ya, ada jabatan panjang 9 tahun. Feri Amsari juga mengatakan putusan MK tidak diperuntukkan untuk pimpinan KPK yang sekarang menjabat. Hal tersebut diutarakan Feri Amsari yang juga sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dalam merespons putusan PN Jakarta Pusat atas gugatan Partai Prima terhadap KPU. Rabu, 6 September 2023; Cari. COM - Direktur Pusako Universitas Andalas, Feri Amsari, menyebut wajah asli Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak pada saat-saat ini. Pria 39 tahun itu berharap Tim Saber Pungli dapat bekerja dengan baik untuk memastikan layanan publik. Nasional. Menurut pakar tata negara tersebut, Perppu Cipta Kerja melanggar putusan MK yang teregister dengan nomor perkara 91/PUU-XVIII/2020. "Ruang itu jadi aneh kalau negara masuk. Feri mengatakan PN tidak memiliki kewenangan menunda pemilu. id KNews. "Tanpa mengindahkan penolakan maupun mempertimbangkan publik, Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja disahkan. Sebab dalam UU Pilkada 10/2016, mengharuskan adanya Penjabat (Pj) untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang masa jabatannya habis sebelum 2024. Feri Amsari, S. Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai penunjukan ini tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau bicara etika, tidak mungkin seorang menteri fokus bekerja kalau dia mencalonkan diri menjadi calon presiden. Anas mengeluhkan bahwa dirinya merasa dizalimi oleh putusan pengadilan yang menghambat hak politiknya sehingga ia tidak. Law, London: Published by Blackstone Press Limited, h. Langkah Jokowi itu, kata Feri, secara tidak langsung. "Nah saya juga ungkapkan syarat yang ditentukan untuk menerbitkan perppu sebagaimana ditentukan putusan MK 003 (Tahun) 2005 dan 38 (Tahun) 2009 sudah terpenuhi, bahwa ada kondisi di masyarakat yang. Radikal dalam upaya pemberantasan korupsi tanpa kompromi," kata Feri Amsari dalam program Blak-blakan di detik. Pertama, pembuat Undang-undang yakni DPR dan pemerintah. Ini karena rawan konflik kepentingan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). com - Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas merekomendasikan sejumlah kerangka hukum penyelenggaraan pemilu dan pemilu serentak 2024, salah satunya menghapus ambang batas pencalonan presiden dan kepala daerah. Pemerintah dan DPR mempunyai waktu 2 tahun. Feri Amsari Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas. 13s . Sebab, para anggota KPU bukannya tidak mengetahui aturan keterwakilan perempuan di dalam UU Pemilu. feri amsari Retweeted. com - Pakar Hukum Tata Negara Ferri Amsari mengkritisi pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). Saat ini, Feri mengajar di Fakultas Hukum. com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menyayangkan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) yang memproses gugatan sistem pemilihan umum (Pemilu) proporsional untuk kembali menjadi proporsional tertutup. Saat ini, Feri mengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari. H. Berita Kompas TV - KOMPAS. Jakarta: Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menduga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penundaan Pemilu 2024 bukan sesuatu yang tidak disengaja. Join for free. com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menguntungkan pegawai. Karena terasa ngawur dan dipaksakan," imbuhnya. Siapa saja pelaku kejahatannya, ada 3. the Center for Constitution Studies. Diketahui, dalam pasal 5 C UU tentang Provinsi Sumbar itu menekankan adat dan budaya Minangkabau. JAKARTA, KOMPAS. JAKARTA, KOMPAS. Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengungkapkan dugaan kejanggalan di balik putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang. Pertama terkait TWK yang dijalani oleh. Universitas Andalas S1 - Ilmu Hukum SINTA ID : 6662873. COM - Feri Amsari lahir di Padang, Sumatra Barat, pada 2 Oktober 1980. Selain itu, Pemohon I memandang, partai politik atau gabungan partai. Tetapi Jokowi, kata Feri, seakan tidak mau dianggap publik sebagai pihak yang menggagas revisi UU KPK. com - Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai ada kejanggalan atas keputusan jaksa penuntut umum (JPU) yang tidak mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding Pinangki Sirna Malasari. - Halaman 4Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari memberikan empat catatan pentinu bagi Tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027. Dengan adanya pedoman itu, penegakan hukum terkait UU ITE dinilai tidak menimbulkan multitafsir dan dapat menjamin terwujudnya rasa keadilan masyarakat. Padang (ANTARA) - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang Feri Amsari melihat Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dijadikan alat politik untuk mempertahankan isu pembelahan yang terjadi pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Darmizal menambahkan, sebagai dosen kampus ternama di Indonesia, tudingan Feri berpotensi. JAKARTA, KOMPAS. Lebih lanjut, Feri Amsari menyampaikan alasan penolakannya tersebut berdasarkan dari pendekatan konstitusional, undang-undang (UU), dan kode etik MK. Dia menilai ada kejanggalan dari beberapa perspektif. Ferri menilai Perppu Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 52 ayat 4 dan 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan. TRIBUNNEWS. JAKARTA, KOMPAS. Kubu Moeldoko mengeklaim KLB sah untuk menggantikan kepengurusan AHY yang terdata di Kemenkumham. Usman Hamid Direktur Eksekutif Amnesty International. Feri menjelaskan, dalam Pasal 22 Ayat 1 UUD, Perppu bisa dikeluarkan kalau ada kegentingan memaksa. I. "Menghapus pasal (setelah UU disahkan di rapat paripurna) tidak boleh. COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mengingatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah meminta Pemerintah memperbaiki. Feri menyebut kemarahan kedua ditujukan pada partai politik terutama yang mendukungnya. JAKARTA, KOMPAS. TRIBUNNEWS. , M. com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan, Mahkamah Konstitusi semestinya lebih terbuka menerima permohonan uji materi soal syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dari masyarakat. H Hukum Internasional Ilmu Hukum 6. COM, PEKANBARU - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyatakan, UU Cipta Kerja bertentangan dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perbuatannya dinilai sudah melanggar etik berat. Like a seed, the concept of rule of law (RoL) spreads in various ways. Selain sebagai pengamat hukum tata negara, pria tamatan William and Mary Law School, Virginia, Amerika. Jumlah pelanggaran sebanyak 64 kasus, terutama Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta. id- Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari membongkar kebusukan verifikasi faktual partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2024 yang dilakukan oleh. Sementara itu, ahli hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai, ada niat yang tidak benar dari KPU saat membuat regulasi keterwakilan perempuan dalam PKPU No 10/2023. Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari . Feri AMSARI | Cited by 95 | of Universitas Andalas, Padang (ANDA) | Read 7 publications | Contact Feri AMSARI.